PLN Invites Private Sectors to Build 168 SPKLU Units from Sumatra to Papua

JAKARTA, In order to encourage the growth of battery-based electric vehicles, PLN opens cooperation opportunities for private companies in the provision of electric charging infrastructure. Bob Saril – Director of Commerce and Customer Management of PLN – said, in general there are two business scheme options for providing Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) or battery infrastructure for electric cars. Firstaval, the companies who interested can cooperate with PLN directly. In this scheme, private companies can use PLN-owned business licenses to sell electricity.

Furthermore, the companies who interested can apply for their own business license to the government and to buy electricity from PLN. “This year as many as 168 units of SPKLU will be built, in detail 67 units of SPKLU will be built by PLN, and 101 units will be built by private companies with a predetermined business scheme,” Bob said in Busworld Southeast Asia Webinar, Wednesday (7/7/2021).
“45 units will be in Java, Madura, Bali. Then 14 units in Sumatra, and another 8 units in Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara,” he said.

Not only intended for cars, Bob added, PLN is also ready to support and cooperate with private parties who want to build charging stations for buses. As it is known in the roadmap of electric vehicle charging infrastructure, PLN has projected that SPKLU will increase gradually until it reaches 2,465 units by 2025. This SPKLU can be built with a business scheme of company owned company operated (COCO) or partner owned partner operated (POPO). From these projection, it can be assumed that 40 percent of SPKLU will be built by PLN and 60 percent will be built by partners.

 


PLN Ajak Swasta Bangun 168 Unit SPKLU dari Sumatera hingga Papua 

JAKARTA, KOMPAS.com – Demi mendorong pertumbuhan kendaraan listrik berbasis baterai, PLN membuka peluang kerja sama bagi badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik. Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, mengatakan, secara garis besar ada dua opsi skema bisnis penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau infrastruktur cas baterai untuk mobil listrik. Pertama, badan usaha yang berminat dapat bekerjasama dengan PLN secara langsung. Dalam skema ini, badan usaha swasta dapat menggunakan izin usaha milik PLN untuk menjual listrik.

Kedua, badan usaha yang berminat dapat mengajukan izin usaha sendiri kepada pemerintah dan membeli listrik dari PLN. “Tahun ini sebanyak 168 unit SPKLU akan dibangun, secara lebih detail 67 unit SPKLU dibangun oleh PLN, dan 101 unit akan dibangun swasta dengan skema bisnis yang telah ditentukan,” ujar Bob dalam webinar Busworld Southeast Asia, Rabu (7/7/2021).

 “Sekitar 45 unit akan berada di Jawa, Madura, Bali. Kemudian 14 unit di Sumatera, dan 8 unit di Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara,” kata dia.

Selain untuk mobil, Bob menambahkan, PLN juga siap mendukung dan bekerja sama dengan pihak swasta yang ingin membangun charging station untuk bus. Seperti diketahui, dalam roadmap infrastruktur pengisian kendaraan listrik, PLN memproyeksikan SPKLU akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2.465 unit pada 2025. SPKLU ini bisa dibangun dengan skema bisnis company owned company operated (COCO) maupun partner owned partner operated (POPO). Dari jumlah tersebut, diasumsikan 40 persen SPKLU akan dibangun PLN dan 60 persen dibangun oleh partner.